Cogito Ergo Sum

Menurut Koenta Wibisono (2005) pengertian Identitas Nasional pada hakikatnya adalah “manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nasion) dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.”  Unsur yang membentuk identitas nasional yaitu; suku bangsa, agama, budaya dan wilayah geografis.  Berdasarkan pengertian identitas nasional, bisa dikatakan Indonesia memiliki lebih dari satu macam identitas karena melengkapi unsur-unsur pembentuk identitas nasional tersebut. Pertama, jika dilihat dari suku bangsa, Indonesia memiliki banyak suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 suku bangsa. Kedua, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religious dimana terdapat banyak jenis agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Ketiga, Indonesia pun memiliki banyak macam kebudayaan seperti batik, wayang, keris, angklung dan lain sebagainya. Walaupun bermacam-macam suku bangsa, agama dan budayanya, rakyat Indonesia memiliki sikap toleransi yang begitu tinggi karena memegang semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950 (referensi : Wikipedia). Dan yang terakhir adalah unsur wilayah geografis. ‘Dahulu’ Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara agraris karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani.  Dalam tulisan ini akan dibahas selanjutnya tentang pernyataan bahwa Indonesia adalah negara agraris.

Semenjak sekolah dasar kita diajarkan tentang identitas masing-masing dari berbagai negara, termasuk negara kita sendiri tentunya. Keanekaragaman membuat Indonesia memiliki lebih dari satu macam identitas, salah satu contohnya adalah; Indonesia disebut sebagai Negara Agraris. Sebagai negara agraris, sepatutnya Indonesia menyediakan suplai hasil pertanian untuk negara non-agraris yang membutuhkan. Namun realita menunjukkan hal yang jauh menyimpang. Ternyata masyarakat Indonesia sendiri pun masih banyak yang keterbatasan bahkan kekurangan pangan. Padahal  Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Pengolahan, pengaturan dan pendistribusian hasil pangan pun telah di-handle oleh pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah pemerintah.  Namun mengapa masih sering terlihat rakyat yang kelaparan di negara kita? Siapa yang patutnya disalahkan? Apakah memang sepenuhnya tanggung jawab sebuah pihak?

Negara belum bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk rakyatnynya sendiri. Masih banyak rakyatnya yang kelaparan. Di ibu kota, Jakarta yang adalah kota metropolitan pun masih terlihat banyak rakyatnya yang kelaparan. Bahkan pernah ada seorang pemulung di kolong tol Tangerang meninggal akibat kelaparan.  Bukan karena fakta bahwa Jakarta hanya memiliki sedikit lahan untuk dijadikan sawah ataupun kebun untuk menanam bahan pangan. Jika memang bahan pangan didistribusikan dengan baik, tidak akan ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Jadi, ini masalah pendistribusian bahan pangan? Tidak juga. Di daerah yang ‘sebenarnya’ kaya akan sumber daya alam sering tersimak bahwa masih ada rakyatnya yang kelaparan seperti yang terjadi di Papua. Mengapa hal ini acapkali terjadi di negara kita, negara agraris?

Ironis memang melihat liputan-liputan para reporter yang ditampilkan dalam acara berita di berbagai macam stasiun televisi. Liputan tentang Indonesia kekurangan bahan pangan sehingga harus mengimpornya dari negara lain. Bahkan beras pun yang menjadi bahan pangan pokok masyarakat negara juga termasuk dalam list bahan pangan yang harus diimpor. Salah satu negara yang menjadi tujuan impor beras adalah Thailand. Thailand merupakan negara agraris penghasil beras. Padalah jika dibandingkan, lahan Indonesia lebih luas daripada lahan yang dimiliki Thailand.

Sesungguhnya Indonesia bisa menjadi pemasok bahan pangan untuk dunia, lantaran memiliki lahan yang luas. Tidak hanya lahan, Indonesia memiliki potensi yang mendukung aktivitas pertanian seperti tanah yang subur dan iklim tropis. Pengaturannya pun telah dihandle oleh pemerintah. Lagi-lagi, pertanyaan mengapa selalu melintas. Harus diakui, petani-petani yang dapat disebut sebagai bagian dari pahlawan bahan pangan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Proses  pembibitan, penanaman, sampai pemupukan tanaman bahan pangan saja tidak diperhatikan, bagaimana dengan jaminan kesejahteraan untuk petani itu sendiri. Lantaslah penghasilan bahan pangan tidak tersedia dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, apalagi untuk ekspor sehingga Indonesia bisa dilihat betul oleh dunia sebagai negara agraris.

Berdasarkan data BPS, selama semester I 2011 (Januari-Juni), Indonesia telah mengimpor bahan pangan, baik mentah maupun olahan, senilai 5,36 milliar dollar AS atau sekitar 45 triliun rupiah dengan volume impor mencapai 11,33 juta ton. BPS mencatat, Indonesia mengimpor sedikitnya 28 komoditi pangan mulai dari beras, jagung, kedelai, gandum,terigu, gula pasir, gula tebu, daging sapi, daging ayam, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, telur,kelapa, kelapa sawit, lada, teh,kopi, cengkeh, kakao, cabai segar dingin, cabai kering tumbuk, cabai awet, tembakau dan bahkan singkong alias ubi kayu juga diimpor. (sumber : ekonomi kompasiana.com)

Ahsan, seorang pedagang sembako di Pasar Jambu Dua, Bogor mengatakan bahwa harga sembako meningkat karena pemasokan barang yang kurang. Menurutnya, harga bahan sembako yang berasal dari Indonesia lebih tinggi daripada barang yang di-impor. Bawang misalnya, sebagian besar bawang yang terdapat di pasaran saat ini adalah bawang impor dari Cina. Harganya pun lebih murah daripada bawang dari negara sendiri. Ia memberi saran agar pemerintah melihat dan memperhatikannya tanah sehingga kualitas dan jumlah sembako bisa memenuhi kebutuhan pasar. (see more in my team's project:  http://indonesiamysoul.blogspot.com/2011/11/masih-pantaskah-identitas-sebagai.html )

Jika dilihat dari nilai impor komoditi pangan yang begitu tinggi, dapat dikatakan Indonesia sebagai negara agraris belum bisa mengambil kedaulatan pangan untuk rakyatnya. Ironis memang.  Namun itulah kenyataannya.  Banyak lulusan mahasiswa bahkan sampai professor ahli pertanian di Indonesia yang sepatutnya terlibat dan berkecimplung pada aktivitas pertanian. Dengan begitu pertanian di Indonesia akan berjalan lancar. Dan sekiranya pemerintah menaruh perhatian yang lebih serta memaksimalisasikan aktivitas pertanian termasuk para penggerak yang terlibat didalamnya, tidak akan lagi terdengar di media bahwa “Indonesia, negara agraris pengimpor bahan pangan”.